RIANA ALFI HASANAH

Berpacu menjadi yang terbaik

Akreditasi Nasional

01 January 2012 - dalam ADMINISTRASI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS Oleh riana-a-h-fkm10

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1         Latar Belakang

Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjaga mutu layanan melalui kegiatan akreditasi rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi rumah sakit adalah UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permenkes no. 159 B tahun 1988 yang mengatur tentang akreditasi rumah sakit, S.K.Menkes no 436/93 tentang berlakunya standar layanan rumah sakit dan layanan medik dan SK Dirjen YanMedik no. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya (KARS).

Berbagai keputusan strategis mengenai peraturan perundang-undangan juga mengamanatkan bahwa program akreditasi rumah sakit harus dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari dua Undang-Undang yaitu UU Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat bahwa semua penyedia pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan profesi kedokteran harus membenahi diri. Penyedia pelayanan kesehatan tersebut meliputi Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Rumah Sakit, dan sebagainya.

Dari beberapa institusi tersebut, Rumah Sakit merupakan institusi yang memiliki beban yang paling berat mempersiapkan diri dalam menyesuaikan Undang-Undang praktik kedokteran tersebut . Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis mengerjakan kegiatan profesinya paling banyak di Rumah Sakit oleh karena itu di Rumah Sakitlah terdapat paling banyak kegiatan pembenahan administrasi pelayanan kedokteran. Rumah Sakit harus melaksanakan perubahan dalam rangka menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang praktik kedokeran tersebut. Mulai mempersiapkan Prosedur Tetap (Standard Operating Procedure) tiap pelayanan kedokteran, memperbaiki kebijakan persetujuan pelayanan oleh pasien (informed consent) dan segala sesuatu yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Dari kedua Undang-Undang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akreditasi rumah sakit penting untuk dilakukan dengan alasan agar mutu/kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistem pelayanan di Rumah Sakit.

Sebagai salah satu subsistem dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit menjadi tempat rujukan bagi berbagai unit pelayanan kesehatan dasar. Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang jasa dengan ciri-ciri padat karya, padat modal, padat teknologi, padat masalah dan padat umpatan. Sejalan dengan lajunya pembangunan nasiona maka tuntutan akan mutu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan berbagai kritikan tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit berbagai upaya termasuk melalui jalur hukum. Oleh karena itu upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan rumah sakit baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik internal maupun eksternal rumah sakit perlu dilaksanakan. 

 

1.2         Tujuan

Tujuan dalam penyusunan makalah yang berjudul Akreditasi Nasional Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

  1. Mengetahui definisi akreditasi rumah sakit level nasional
  2. Mengetahui tahap pelaksanaan akreditasi rumah sakit level nasional
  3. Mengetahui keterkaitan akreditasi dengan pelayanan rumah sakit

 


 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1.      Pengertian Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi menurut ensiklopedi nasional adalah suatu bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu lembaga atau institusi. Pasal satu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417 tahun 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku. Untuk sampai kepada pengakuan, rumah sakit melalui suatu proses penilaian yang didasarkan pada standar nasional perumahsakitan (depkes.1999).

Akreditasi rumah sakit mencakup penilaian terhadap terhadap fisik bangunan, pelayanan kesehatan, perlengkapan, obat-obatan, ketenagaan dan administrasi. Akreditasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga tahun sekali dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penilaian dilakukan berulang dengan interval yang regular diawali dengan kegiatan kajian mandiri (self assessment) oleh rumah sakit yang dinilai. Survei akreditasi ini dilakukan oleh badan yang terlegitimasi dan di Indonesia adalah komite akreditasi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (KARS). Sedangkan sertifikasi diberikan oleh dirjen pelayanan medis depkes RI berdasarkan rekomendasi KARS.

 

2.2.      Dasar Hukum Akreditasi Rumah Sakit

Dasar hukum akreditasi rumah sakit adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40

(1)   Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali.

(2)   Akreditasi Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.

(3)   Lembaga independen sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh menteri.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  

  1. Permenkes no. 159b/88 tentang rumah sakit, pasal 26 mengatur tentang akreditasi Rumah Sakit.
  2. SK Menkes 436/93 menyatakan berlakunya standard pelayanan Rumah Sakit dan standard pelayanan medis.
  3. SK Dirjen Yanmed No. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya.

 

2.3.      Tujuan Akreditasi Nasional Rumah Sakit

Pada dasarnya tujuan utama akreditasi rumah sakit agar kualitas pelayanan yang diberikan terintegrasi dan menjadi budaya sistem pelayanan di rumah sakit.

Secara khusus tujuan akreditasi adalah sebagai berikut: 

  1. Memperoleh gambaran seberapa jauh rumah sakit di Indonesia telah memenuhi berbagai standard yang ditentukan sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rumah sakit yang telah mencapai tingkat pelayanan sesuai dengan standard yang ditetapkan.
  3. Memberikan jaminan kepada petugas rumah sakit bahwa semua fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan tersedia sehingga dapat mendukung upaya penyembuhan dan pengobatan pasien dengan sebaiknya.
  4. Memberikan jaminan dan kepuasan kepada individu, keluarga dan masyarakat sebagai pelanggan bahwa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit diselenggarakan dengan baik.

 

2.4.      Tingkat Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

Ada 3 cara pelaksanaan akreditasi yaitu tingkat dasar, tingkat lanjut dan tingkat lengkap yang disesuaikan dengan kegiatan pelayanan di rumah sakit.

  1. Akreditasi Tingkat Dasar

Menilai 5 kegiatan pelayanan di rumah sakit yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Gawat Darurat dan Rekam Medik.

  1. Akreditasi Tingkat Lanjut

Menilai 12 kegiatan pelayanan di rumah sakit yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan, Pelayanan Gawat Darurat, Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko tinggi, Laboratorium dan Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana.

  1. Akreditasi Tingkat Lengkap

Menilai 16 kegiatan pelayanan di rumah sakit yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan, Pelayanan Gawat Darurat, Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko tinggi, Laboratorium dan Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana ditambah Pelayanan Intensif, Pelayanan Transfusi Darah, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Gizi.

Rumah sakit boleh memilih akan melaksanakan akreditasi tingkat mana sesuai dengan kemampuan, kesiapan dan kebutuhan rumah sakit baik pada penilaian pertama kali atau penilaian ulang setelah akreditasi.

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit sebaiknya berdasarkan perencanaan rumah sakit dan terjadwal sehingga dapat disesuaikan dengan jadwal pembinaan di Dinas Kesehatan Provinsi dan KARS.

 

2.5.       Metode Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

Survei akreditasi dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan survei akreditasi dan tahap pascasurvei akreditasi.

 

  1. Tahap persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan disini adalah self assessment (kajian mandiri) yang dilakukan oleh rumah sakit yang akan dinilai menggunakan instrumen survei akreditasi rumah sakit. Kajian mandiri dilaksanakan oleh tim akreditasi rumah sakit yang terdiri dari beberapa kelompok kerja, sesuai dengan pelayanan yang akan dinilai. Misalnya bila rumah sakit memilih untuk akreditasi tingkat dasar maka tim akreditasi rumah sakit terdiri dari 5 kelompok kerja.

Langkah-langkah persiapan survei akreditasi di rumah sakit adalah sebagai berikut:

1)            Pimpinan, pemilik dan seluruh pegawai sepakat melaksanakan persiapan survei akreditasi rumah sakit dengan sosialisasi pada setiap kesempatan dengan menjelaskan kaitan akreditasi dengan mutu pelayanan di rumah sakit

2)            Tim akreditasi rumah sakit perlu dibentuk dengan surat keputusan direktur

3)            Ubah pola kerja menjadi kerja tim, saling terbuka dan menghargai

4)            Sosialisasikan apa yang dimaksud dengan akreditasi dan makna yang terkandung di dalamnya, kepada seluruh jajaran rumah sakit mulai dari manjer puncak hingga pelaksana di lapangan termasuk satpam, tukang kebun, juru masak dan lainnya.

 

Tim akreditasi rumah sakit terdiri atas kelompok kerja yang sesuai dengan instrumen kajian mandiri serta mempunyai uraian tugas yang jelas berdasarkan SK direktur rumah sakit. Tim akreditasi bersifat terbuka, koordinasi sangat diperlukan dalam tim karena banyak hal menjadi lebih efisien bila dikerjakan secara tim.

Tugas yang dilaksanakan oleh Tim akreditasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1)            Membuat rencana kerja dengan koordinasi antar kelompok kerja dan ketua tim akreditasi

2)            Siapkan ruangan yang dapat digunakan  untuk bekerja

3)            Sosialisasikan pada setiap kesempatan pentingnya akreditasi

4)            Melakukan kajian mandiri dengan memberi skor yang sesuai pada kegiatan pelayanan yang dinilai

5)            Mempelajari dan memahami setiap standard an definisi operasional dari setiap parameter, sistem skoring, data pelengkap yang ada untuk setiap parameter sebagai cara pembuktian

6)            Selalu melakukan cek dan ricek antar kelompok kerja secara proaktif.

 

  1. Tahap pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit

Pada tahap ini, survei dilaksanakan oleh KARS menggunakan instrumen akreditasi rumah sakit. Pelaksanaan survei didampingi oleh staf Dinkes Provinsi dari seksi rujukan bidang pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan supaya Dinkes Provinsi juga tahu hal apa saja yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan pada kegiatan pascasurvei akreditasi. Hasil penilaian  dirangkum untuk diserahkan ke Dirjen YanMedik Depkes RI sebagai rekomendasi untuk sertifikasi.

 

  1. Tahap pascasurvei akreditasi

Kegiatan pada paska survei akreditasi berupa pembinaan yang bertujuan mendorong manajemen rumah sakit untuk memantau pelaksanaan rekomendasi hasil survei, memberikan arahan untuk dapat memenuhi rekomendasi, melakukan evaluasi terhadap penerapan standar yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit serta meningkatkan interaksi antara rumah sakit, Dinkes Provinsi dan  KARS.

Kegiatan pembinaan paska akreditasi dilakukan paling cepat 12 bulan setelah dilakukan survei akreditasi oleh KARS. Hasil pembinaan dalam bentuk laporan sebagai umpan balik terhadap upaya rumah sakit untuk memenuhi rekomendasi hasil survei kepada pimpinan rumah sakit.

 

2.6.       Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat KARS adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komisi ini merupakan badan independen yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI No. YM.02.03.3.5.2626 tanggal 8 April 1998. Maka semua hasil penilaian akreditasi rumah sakit disampaikan ke Dirjen Pelayanan Medik untuk pengeluaran sertifikat status akreditasi yang dicapai.

KARS mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembimbingan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan akreditasi rumah sakit secara internasional. Masa bakti Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah 5 tahun untuk pelaksana akreditasi (surveyor).

Tugas pokok dan fungsi KARS adalah:

  1. Merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit
  2. Menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit
  3. Menyusun peraturan internal KARS
  4. Menyusun standar akreditasi
  5. Menetapkan status akreditasi rumah sakit
  6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit
  7. Mengangkat dan memberhentikan tenaga surveyor
  8. Membina kerja sama dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan rumah sakit
  9. Melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi
  10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit
  11. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.

 

Surveyor adalah seseorang yang diberi tugas oleh KARS untuk melakukan survei akreditasi dan bimbingan akreditasi rumah sakit. Surveyor merupakan tenaga yang handal yang diperoleh melalui rekrutmen dari tenaga yang ada di daerah atau dari pelamar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan KARS serta wajib mengikuti pelatihan surveyor.

Surveyor terbagi menjadi surveyor administasi, surveyor medis dan surveryor keperawatan dengan tugas pokok dan fungsi (1) membimbing dan memberikan asistensi pada manajemen rumah sakit agar dapat mencapai standar pelayanan yang ditetapkan serta (2) mengukur tingkat kepatuhan rumah sakit dalam menerapkan standard dan parameter akreditasi dengan cara melihat dan mencatat keadaan sebenarnya pada saat survei dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, surveyor administasi memberikan bimbingan dan penilaian dalam kegiatan pelayanan administasi dan manjemen, rekam medis, farmasi dan K3. Surveyor medis dalam pelayanan medis, gawat darurat, laboratorium, radiologi dan kamar operasi. Sedangkan surveyor keperawatan bertanggungjawab dalam pelayanan keperawatan, perinatal resiko tinggi dan pengendalian infeksi.

Untuk menjaga konsistensi penilaian maka ada program Jaga Mutu Surveyor dengan membentuk tim etik dan kredensial yang melakukan evaluasi sikap, perilaku dan kemampuan surveyor setiap tahun sehingga yang tidak memenuhi syarat maka SK pengangkatan tidak diperpanjang. Disamping itu dilakukan pertemuan surveyor setahun dua kali sebagai cara untuk menjaga mutu dalam mengikuti perkembangan yang terjadi dalam perumahsakitan.

KARS dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pascaakreditasi dan untuk membina rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu layanannya. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pascaakreditasi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan lainnya.

 

2.7.       Instrumen Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

Embrio instrumen survei akreditasi adalah format penilaian penampilan rumah sakit yang dilaksankan setiap tahun dalam rangka hari kesehatan nasional yang dikembangkan tahun 1984. Pengembangan dan penyempurnaan indikator penilaian dilakukan berkala setiap 2 tahun sekali. Format penilaian penampilan rumah sakit ini dikembangkan Dirjen Pelayanan Medik bersama Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Surabaya dan hingga tahun 1994 menjadi instrumen untuk survei akreditasi. Instrumen survei akreditasi mengalami perbaikan hingga tahun 2003 sebagai instrumen kajian mandiri yang digunakan sampai saat ini.

Pelayanan yang dinilai dalam instrumen survei akreditasi mengacu pada SK menkes pada tahun 1993 tentang standard pelayanan rumah sakit. Pada tahun 1999 dilakukan revisi sehingga terdiri dari 20 kegiatan pelayanan. Standar pelayanan rumah sakit tersebut meliputi Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan, Pelayanan Gawat Darurat, Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko tinggi, Laboratorium dan Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana ditambah Pelayanan Intensif, Pelayanan Transfusi Darah, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Gizi, Sterilisasi sentral, Pemeliharaan sarana, Pelayanan Anesteti dan Perpustakaan.

Setiap kegiatan pelayanan mengandung 7 standard yaitu falsafah dan tujuan, administrasi dan pengelolaan, staf dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan staf dan program pendidikan serta evaluasi dan pengendalian mutu. Setiap standard mempunyai parameter dengan skor 0-5 dan dilengkapi dengan definisi operasional, cara pembuktian dokumen, observasi dan kepada siapa surveyor melakukan wawancara.

Dalam perkembangannya, instrumen survei akreditasi pada tingkat lengkap setelah melalui pembahasan menjadi 16 kegiatan pelayanan saja, karena ada beberapa kegiataan pelayanan yang dapat digabungkan. Pelayanan perpustakaan dimasukkan di pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan pemeliharaan sarana dimasukkan juga ke pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan anesteti dimasukkan dalam pelayanan kamar operasi.

Berikut adalah salah satu contoh instrumen survei akreditasi bidang pelayanan gawat darurat.

 

Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit

Pedoman Khusus

Pelayanan Gawat Darurat

 

Standar  1. Falsafah dan tujuan

Instalasi gawat darurat dapat memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan, sesuai dengan standar.

 

S.1.P.1.  Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama 24 jam terus menerus.

Skor

 

 

0

=

Tidak ada pelayanan  gawat darurat.

1

=

Ada pelayanan gawat darurat digabungkan dengan pelayanan lain.

2

=

Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari pelayanan lain, tersedia  didalam waktu jam kerja.

3

=

Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari pelayanan lain, tersedia dalam waktu  24 jam,  ada perawat jaga on site.

4

=

Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari pelayanan lain, tersedia dalam waktu 24 jam, ada dokter dan perawat jaga on site.

5

=

Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari pelayanan lain,  tersedia dalam waktu  24 jam terus menerus,  ada dokter dan  perawat jaga on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada petugas jaga dari pelayanan radiologi dan laboratorium on site; Petugas mampu memberikan informasi secara benar.

 

 

 

D.O.

=

Informasi pelayanan gawat darurat adalah semua keterangan tentang pelayanan  yang tersedia di unit / instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.

C.P.

=

 

D

=

Jadwal jaga, daftar absen, informasi gawat darurat, laporan jaga harian.

O

=

Pelaksanaan Pelayanan.

W

=

Perawat, dokter dan petugas administrasi yang melaksanakan pelayanan gawat darurat

 

Skor :

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

S.1.P.2.  Ada instalasi atau unit gawat darurat yang terpisah secara fungsional dari unit-unit pelayanan lainnya.

 

Skor

 

 

0

=

Tidak ada instalasi/unit gawat darurat  dan tidak ada pelayanan gawat darurat

1

=

Tidak ada instalasi/unit gawat darurat; Ada pelayanan gawat darurat di unit kerja lain dalam jam kerja.

2

=

Tidak ada instalasi/unit  gawat darurat; Ada pelayanan gawat darurat di unit kerja lain dalam waktu 24 jam.

3

=

Ada  instalasi/unit gawat darurat terpisah dari unit kerja lain; Ada pelayanan gawat darurat diberikan dalam jam kerja. 

4

=

Ada instalasi/unit gawat darurat  terpisah dari unit kerja lain; Ada pelayanan gawat darurat diberikan sesudah jam kerja.

5

=

Ada instalasi / unit gawat darurat  terpisah dari unit kerja lain; Ada pelayanan gawat darurat diberikan selama  24 jam terus menerus.

 

 

 

D.O.

=

Parameter ini mengukur  keberadaan instalasi atau unit gawat darurat secara organisatorik dan fisik serta berlangsungnya pelayanan gawat darurat yang disediakan

C.P.

=

 

D

=

SK Pembentukan Instalasi / Unit.

O

=

Pembangunan / ruangan dan alat-alat.

W

=

Kepala UGD, Dokter dan Perawat UGD.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

S.1.P.3.  Ada kebijakan dan prosedur  tentang pasien yang tidak tergolong akut dan  gawat yang datang berobat di instalasi/unit gawat darurat.

 

Skor

 

 

0

=

Tidak ada kebijakan dan prosedur.

1

=

Ada kebijakan dan prosedur tidak tertulis.

2

=

Ada kebijakan dan prosedur tertulis ditetapkan sendiri di instalasi/unit gawat darurat

3

=

Ada kebijakan dan prosedur tertulis ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit tetapi belum dilaksanakan.

4

=

Ada kebijakan  dan  prosedur tertulis ditetapkan pimpinan rumah sakit dan sudah ada pelaksanaannya

5

=

Ada kebijakan dan prosedur tertulis ditetapkan oleh pimpinan  rumah sakit; sudah ada pelaksanaan disertai adanya evaluasi dan tindak lanjut.

D.O.

=

Yang dimuat dalam kebijakan adalah kriteria pasien akut dan gawat darurat serta penanganan pasien tidak akut dan tidak gawat yang datang di Instalasi/Unit Gawat Darurat diluar jam kerja dan pelaporan dari pasien-pasien ini. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan dengan SK pimpinan rumah sakit.

C.P.

=

 

D

=

SK Penetapan kebijakan, prosedur tertulis.

O

=

Kegiatan Pelayanan.

W

=

Kepala Instalasi / Unit Gawat Darurat, perawat dan dokter Gawat Darurat.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

Standar. 2. Administrasi dan pengelolaan

Unit gawat darurat harus diatur, dipimpin dan di integrasikan dengan bagian lain dan instalasi rumah sakit lainnya

S.2.P.l. Instalasi/unit gawat darurat dilengkapi dengan  bagan organisasi  disertai uraian tugas, pembagian kewenangan dan mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain didalam rumah sakit.

 

Skor

 

 

0

=

Tidak ada bagan organisasi.

1

=

Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan sendiri di instalasi/unit gawat darurat tanpa uraian tugas, pembagian kewenangan dan mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain.

2

=

Ada  bagan organisasi lengkap ditetapkan sendiri di instalasi/unit gawat darurat disertai uraian tugas; tidak ada pembagian kewenangan dan mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain.

3

=

Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan sendiri di instalasi/unit gawat darurat disertai uraian tugas dan pembagian kewenangan; Tidak ada mekanisme hubngan kerja dengan unit kerja lain.

4

=

Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan pimpinan rumah sakit disertai uraian tugas dan pembagian kewenangan; Tidak ada mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain.

5

=

Ada bagan  organisasi lengkap ditetapkan pimpinan rumah sakit disertai uraian tugas, pembagian kewenangan dan mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain.

 

 

 

D.O.

=

Yang diartikan dengan bagan organisasi lengkap adalah struktur organisasi instalasi/unit gawat darurat yang terisi pegawai lengkap yang dibutuhkan sesuai pola ketenagaan yang ditetapkan. Bagan organisasi harus dilengkap dengan uraian tugas pegawai, pembagian kewenangan pegawai yang ada dan prosedur atau mekanisme  hubungan kerja dengan unit kerja lain diluar instalasi/unit gawat darurat.

C.P.

=

 

D

=

SK Pimpinan Rumah Sakit tentang  struktur organisasi instalasi/unit gawat darurat, penjabaran uraian tugas, deskripsi kewenangan, hubungan kerja dengan unit kerja lain didalam rumah sakit.

O

=

Unit Gawat Darurat, Sekretariat.

W

=

Pimpinan RS, Petugas UGD.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

S.2.P.2. Ada jadwal jaga harian bagi dokter, perawat, konsulen dan petugas  pendukung lain  yang bertugas di instalasi/unit gawat darurat.

Skor

 

 

0

=

Tidak ada penjadwalan kerja.

1

=

Ada jadwal jaga dari  perawat dan petugas pendukung.

2

=

Ada jadwal jaga dokter, perawat dan  petugas pendukung; Tidak ada jadwal jaga dari  konsulen .

3

=

Ada jadwal jaga dokter, perawat, petugas pendukung dan konsulen.

4

=

Ada jadwal jaga dokter, perawat, petugas pendukung dan konsulen disertai prosedur kerja.

5

=

Ada jadwal jaga dokter, perawat, petugas pendukung dan konsulen disertai prosedur kerja dan evaluasi terhadap prosedur yang ada.

 

 

 

D.O.

=

Yang dimaksud dengan prosedur kerja adalah SPO (standar prosedur operasi atau Protap) untuk mengatur dan melaksanakan tugas jaga di instalasi/unit gawat darurat.

Yang dimaksud dengan petugas pendukung adalah pegawai administrasi, radiologi, laboratorium, teknik, ambulans

Pelaksanaan baik; petugas datang sesuai dengan jadwal jaga dan tepat waktu (dapat dilihat dari absensi).

Pengaturan jadwal dan tugas jaga ditetapkan dengan SPO.

C.P.

=

 

D

=

SPO, jadwalnya jaga bulanan, daftar hadir petugas dan laporan jaga.

O

=

Pelaksanaan jaga.

W

=

Petugas jaga.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

S2.P.3.  Ada petunjuk dan informasi yang disediakan bagi masyarakat untuk menjamin adanya kemudahan, kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan di instalasi/unit gawat darurat.

Skor

 

 

0

=

Tidak ada  petunjuk dan informasi.

1

=

Ada petunjuk tidak jelas;  informasi tersedia lisan.

2

=

Ada petunjuk tidak jelas; informasi  tersedia tertulis, tidak lengkap , tidak ada petugas yang dapat menjelaskannya dengan benar .

3

=

Ada petunjuk tidak jelas; informasi tersedia tertulis, lengkap, tidak semua petugas dapat menjelaskannya dengan benar .

4

=

Ada petunjuk jelas; informasi tersedia tertulis, lengkap, semua petugas dapat menjelaskannya dengan benar.

5

=

Ada petunjuk jelas; informasi tersedia tertulis, lengkap, semua petugas dapat menjelaskannya dengan benar disertai adanya evaluasi terhadap  pelaksanaan pemberian informasi dan cara-cara menyediakan petunjuk yang jelas.

D.O.

=

Yang dimaksud petunjuk adalah tanda, rambu atau papan pemberitahuan yang menunjukkan arah, lokasi dan cara mencapai unit/ instalasi Gawat Darurat. Adanya petunjuk ini untuk memudahkan orang yang ingin mencari atau mencapai lokasi unit/instalasi gawat darurat baik dari  luar maupun dari dalam rumah sakit.

Informasi yang lengkap harus disediakan tertulis dan memuat  penjelasan tentang pelayanan yang tersedia, tarif untuk pasien,  tata tertib dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarganya.

Untuk proses evaluasi agar diadakan angket ke pasien/keluarganya sebagai umpan balik.

C.P.

=

 

D

=

Brosur, leaflet.

O

=

Di unit / instalasi Gawat Darurat, dilokasi yang strategis.

W

=

Perawat, dokter dan petugas di unit / instalasi Gawat Darurat.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

 

Standar. 3. Staf dan Pimpinan

Instalasi gawat darurat dipimpin oleh dokter yang telah mendapat pelatihan gawat darurat, dibantu oleh tenaga medis, para medis perawatan, para medis non perawatan dan tenaga non medis yang terampil

 

S.3.P.1. Ditetapkan dokter sebagai kepala instalasi/unit gawat darurat yang bertanggung jawab atas pelayanan di UGD.

 

Skor

 

 

0

=

Tidak ada dokter sebagai penanggung jawab.

1

=

Ada dokter  sebagai penanggung jawab; bekerja paruh waktu.

2

=

Ada  dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktu; belum ada SK pimpinan rumah sakit.

3

=

Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktu dan sudah ada SK pimpinan rumah sakit. 

4

=

Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktu dan sudah ada SK pimpinan rumah sakit;  pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan  tanpa sertifikat.

5

=

Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktyu dan sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan dengan memperoleh sertifikat.

D.O.

=

-      Dokter Bedah dan Dokter Anestesi dikecualikan dari pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan.

-      Yang dimaksud dengan bekerja paruh waktu adalah bahwa yang bersangkutan  mempunyai tugas pokok ditempat lain, di unit kerja diluar unit/instalasi gawat darurat. Bekerja purna waktu adalah bekerja secara penuh di unit/instalasi gawat darurat.

-      Yang dimaksud dengan pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh kalangan profesi atau Departemen Kesehatan dengan memberikan sertifikat PPGD atau sejenisnya (ATLS, ACLS).     

C.P.

=

D: SK pengangkatan, Sertifikat PPGD / ATLS / ACLS.

O: Pelayanan di gawat darurat.

W: Kepala Unit.

D

=

SK pengangkatan dokter Gawat Darurat, bukti pelatihan yang diikuti.

O

=

Unit Gawat Darurat.

W

=

Dokter Gawat Darurat.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

 

S.3.P.2.  Ditetapkan perawat sebagai penanggung jawab pelayanan keperawatan di unit/instalasi gawat darurat.

 

 Skor

 

 

0

=

Tidak ada perawat sebagai penanggung jawab .

1

=

Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja paruh waktu.

2

=

Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja purna waktu; belum ada SK pimpinan rumah sakit.

3

=

Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja purna waktu; Sudah ada SK pimpinan rumah sakit.

4

=

Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja purna waktu; Sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan tanpa sertifikat.

5

 

=

Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja purna waktu; Sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah mengikuti  pelatihan kegawatdaruratan dengan sertifikat.

D.O.

=

-          Periksa DO pada S.3.P.1.

C.P.

=

D:  SK pengangkatan, Sertifikat PPGD.

 

 

O:  Pelayanan di gawat darurat.

 

 

W:  Kepala Unit.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

 

S.3 P.3.  Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pasien.

 

Skor

 

 

0

=

Jumlah dan kualifikasi tidak memenuhi kebutuhan

1

=

Tersedia tenaga perawat; belum terlatih; belum cukup jumlahnya.

2

=

Tersedia tenaga perawat dan dokter; belum terlatih; belum cukup jumlahnya.

3

=

Tersedia tenaga perawat dan dokter; sudah terlatih; belum cukup jumlahnya.

4

=

Tersedia tenaga perawat, dokter dan konsulen; sudah terlatih tetapi tidak cukup jumlahnya.

5

=

Tersedia tenaga perawat, dokter dan konsulen,  cukup jumlahnya serta  sudah mengikuti pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan; tersedia dokter konsulen jaga lebih dari 4 jenis spesialisasi.

D.O.

=

Kecukupan jumlah dan kualifikasi tenaga perawat, dokter dan konsulen harus ditetapkan melalui penetapan pola ketenagaan di unit/instlasi gawat darurat. Pola ketenagaan ini harus ditetapkan dengan SK pimpinan rumah sakit.

Pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan harus dibuktikan dengan sertifikat PPGD, ATLS atau ACLS.

Jenis spesialisasi disesuaikan dengan jenis pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit.

C.P.

=

 

D

=

Ketetapkan Pola Ketenagaan Unit/Instalasi Gawat Darurat, SK pengangkatan pegawai UGD, sertifikat/bukti pelatihan,  uraian tugas masing-masing  petugas.

O

=

Instalasi Gawat Darurat, Bagian kepegawaian.

W

=

Penanggung jawab/Kepala  UGD .

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

 

S.3.P.4. Semua dokter dan tenaga keperawatan mampu melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support).

 

Skor

 

 

0

=

Tidak pernah ada pelatihan bagi tenaga unit/instalasi  gawat darurat.

1

=

Ada pelatihan tidak teratur untuk tenaga  perawat

2

=

Ada pelatihan tidak teratur untuk tenaga dokter

3

=

Ada pelatihan tidak teratur untuk sebagian kecil tenaga dokter dan perawat

4

=

Ada pelatihan  teratur untuk sebagian besar tenaga dokter dan perawat

5

=

Ada pelatihan  teratur untuk semua tenaga dokter dan perawat

D.O.

=

-    Kemampuan melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support) diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan oleh rumah sakit bagi tenaga staf yang bekerja di unit/instalasi gawat darurat;

-    Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh tiap-tiap rumah sakit sepanjang dapat memenuhi kualifikasi pelatihan yang tersedia di rumah sakit sesuai dengan kurikulum yang ada.  Pelatihan teratur minimal 1 tahun 1 kali

-    Pimpinan rumah sakit dapat menerbitkan surat keterangan / sertifikat dari tenaga-tenaga yang selesai menjalani pelatihan.

-    Yang dimaksud dengan sebagian kecil adalah kurang 60 % jumlah perawat.

-    Diperagakan teknik mengatasi masalah A, B dan C.

C.P.

=

 

D

=

Daftar pegawai UGD, bukti pelatihan .

O

=

UGD

W

=

Pegawai UGD .

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

 

S.3.P.5.Informasi tentang pelayanan yang diperlukan sudah dikomunikasikan kepada staf yang berkepentingan sebelum pasien sampai.

 

Skor

 

 

0

=

Tidak ada sistem informasi yang digunakan

1

=

Sistem informasi sedang dalam proses penyusunan.

2

=

Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur akan tetapi belum disosialisasikan.

3

=

Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur akan tetapi sudah disosialisasikan.

4

=

Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur akan tetapi sudah disosialisasikan, sistem belum berjalan lancar.

5

=

Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur akan tetapi sudah disosialisasikan, sistem sudah berjalan lancar.

D.O.

=

Dalam sistem informasi ini yang perlu diatur adalah muatan informasi yang dibutuhkan, media menyampaikan informasi yang harus tersedia dan disampaikan.

Muatan informasi berisikan segala sesuatu tentang kemampuan pelayanan gawat darurat dan pelayanan medis lainnya untuk menangani pasien gawat darurat yang akan disampaikan kepada pasien/keluarga yang meminta informasi, termasuk pelayanan untuk bencana massal (disaster).

C.P.

=

 

 

 

 

D

=

Sistem informasi yang ditetapkan : untuk Rutin maupun untuk Bencana massal.

O

=

Unit Gawat Darurat, Komite Medik.

W

=

Staf penerima pasien Gawat Darurat, perawat UGD.

 

Skor :

 

 

 

Catatan / keterangan :

 

 

 

Standar  4. Fasilitas dan Peralatan

Fasilitas yang disediakan harus menjamin efektivitas bagi pelayanan pasien gawat darurat dalam waktu 24 jam terus menerus. 

 

S.4.P.1

Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk mencapai lokasi Instalasi/ Unit Gawat Daurat di rumah sakit, dan kemudahan transportasi pasien dari dan ke UGD dari arah dalam RS.

 

Skor

:

 

0

=

Tidak ada akses

1

=

Ada akses tak langsung

2

=

Ada akses langsung, tetapi tidak dapat dicapai dari arah dalam RS

3

=


Read More | Respon : 2 komentar

2 Komentar

Irman Gola SKM

pada : 03 March 2013


"Assalamu alaikum mohon info ttg akreditasi RS.trims"


kokok

pada : 17 October 2013


"Banyak karyawan RSIA Citra Sehat Tulungagung yang keluar pada hal karyawan tersebut dapat dikatakan senior, karena ada tekanan dari directur baru yang selalu mengitimidasi pada semua karyawan. apa benar tindakan dari directur baru tersebut ?"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

My Motto

    "don't think to be the best, but think to do the best" Ganbatte Kudassaiii Riana... !!

Pengunjung

    132395