RIANA ALFI HASANAH

Berpacu menjadi yang terbaik

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

22 December 2011 - dalam ADMINISTRASI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS Oleh riana-a-h-fkm10

­­­BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat (1) Perubahan Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud rnemiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan: Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ayat 7. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasiI dan atau manfaat pelayanan.

Pada Keputusan menteri kesehatan RI nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit, juga sudah ditetapkan sejelas-jelasnya mengenai SPM tersebut. Oleh sebab itu kelompok kami menulis makalah ini sebagai bahan tinjauan untuk mengetahui lebih jelas mengenai Standar pelayanan minimal rumah sakit.

 

 

 

1.2 Rumusan masalah

a. Apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM)  rumah sakit itu?

b. Apa saja yang perlu dilaksanakan sesuai SPM rumah sakit ?

c. Apakah peran pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPM Rumah Sakit ?

 

1.3 Manfaat dan tujuan

a.  Mengetahui maksud dari SPM rumah sakit..

  1. Mengetahui apa saja yang perlu dilaksanakan sesuai SPM rumah sakit.
  2. Mengetahui peran pusat, prvinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPM rumah sakit.

BAB 2

ISI DAN PEMBAHASAN

 

2.1 Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, maka :

A. SECARA UMUM

1. Standar Pelayanan

Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang bdiberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

2. Rumah Sakit

Adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meIiputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

 

B. DEFINISI OPERASIONAL

  1. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
  2. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesui dengan tingkat kepuasaan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
  3. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standa WHO.
  4. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
  5. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahane terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
  6. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
  7. Definisi operasional: dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator .
  8. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
  9. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.

10.  Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.

11.  Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

12.  Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

13.  Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

 

C. PRINSIP PENYUSUPAN DAN PENETAPAN SPM

Di dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusun,
  2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami,
  3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis,
  4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif,
  5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat,
  6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia,
  7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggung gugatkan kepada publik,
  8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampun keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

 

 

D. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan,
  2. Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  3. Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,,
  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2005,
  6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah,
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2001No. 14, tambahan lembaran negara No. 42621),
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

10.  Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diiubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 ,

11.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

12.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

13.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

14.  Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik,

15.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / Menkes/ SK /l/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit ,

16.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ III/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minirnal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah ,

17.  Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/ Menkes/ SK / II /2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal.

 

2.2 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

RUMAH SAKIT

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini meliputi jenis-jenis pelayanan indikator dan standar pencapaiain kinerja pelayanan rumah sakit.

  1. Jenis – jenis pelayanan rumah sakit:

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi:

  1. Pelayanan gawat darurat,
  2. Pelayanan rawat jalan,
  3. Pelayanan rawat inap,
  4. Pelayanan bedah ,
  5. Pelayanan persalinan dan perinatologi ,
  6. Pelayanan intensif,
  7. Pelayanan radiologi,
  8. Pelayanan laboratorium patologi klinik,
  9. Pelayanan rehabilitasi medik,

10.  Pelayanan farmasi,

11.  Pelayanan gizi,

12.  Pelayanan,

13.  Pelayanan keluarga miskin,

14.  Pelayanan rekam medis,

15.  Pengelolaan limbah,

16.  Pelayanan administrasi manajemen,

17.  Pelayanan ambulans/kereta jenazah,

18.  Pelayanan pemulasaraan jenazah,

19.  Pelayanan laundry,

20.  Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit,

21.  Pencegah Pengendalian Infeksi.

 

2.3 PERAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATENIKOTA

Peran Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

  1. Pengorganisasian:
    1. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota,
    2. Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam butir a secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota,
    3. Pelaksanaan dan Pembinaan
      1. Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Kepala Daerah,
      2. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal,
      3. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme kerjasama antar daerah kabupaten/kota,
      4. Fasilitasi dimaksud butir a dalam bentuk pemberian standar teknis,pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, meliputi:

1)      Perhitungan kebutuhan Pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal,

2)      Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM ,

3)      Penilaian pengukuran kinerja,

4)      Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minmal rumah sakit

  1. Pengawasan
    1. Gubernur/Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal rumahsakit di daerah masing-masing,
    2. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan rumahsakit sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

 

2.4 SPM setiap Jenis Pelayanan, Indikator, dan Standar

(Lampiran)

2.5 Uraian Standar Pelayanan Minimal

       (Lampiran)

BAB 3

STUDI KASUS dan PEMBAHASAN

 

 

3.1 Contoh kasus

“ 70% Pasien keluhkan Buruknya Layanan Rumah Sakit “

(20 Maret 2011)

Sumber : http://www.bataviase.co.id/node/609068

Mutu layanan rumah sakit (RS) saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan penelitian ICW di Jabodetabek, sebesar 70,5 persen pasien RS swasta dan pemerintah mengeluhkan buruknya pelayanan RS secara umum.

SEBANYAK 10,2 persen pasien di antaranya mengaku pernah ditolak di RS. Upaya pemerintah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dianggap hanya isapan jempol belaka. Ada pasien yang sudah dalam kondisi sekarat sering dipersulit gara-gara masalah administrasi. Terlebih bagi masyarakat pengguna kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Ketua II Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumardjati Arjoso menyayangkan mutu layanan kesehatan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Di RS, sebagian pasien miskin ditelantarkan atau dipersulit birokrasinya.

"Seharusnya, di negara kapitalis ini, pasien UGD itu diutamakan lebih dulu, bukan malah mempersulit dengan berbagai alasan," kata Sumardjati di acara Dialog Interaktif Mengenai Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Jakarta, Kamis (17/3). Menurut Sumardjati, kondisi seperti itu harus diperhatikan pemerintah. Praktik "kesenjangan kesehatan disebabkan masih banyaknya RS yang tidak mengikuti SPM yang memiliki akreditasi, baik kualitas layanan, sumber daya manusia dan fasilitas alat-alat medis.

"SPM inilah yang harus dikaji kembali. Apakah semua RS sudah memenuhi SPM atau belum, termasuk akreditasinya? Apa sanksinya jika ada RS yang tidak memenuhi standar tersebut," tanya Sumardjati. Ia mengatakan, buruknya pela-yanan kesehatan saat ini akibat tidak adanya badan pengawas di RS. "Keberadaan badan pengawas sangat penting untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan yang dilakukan RS terhadap pasiennya, terutama bagi masyarakat miskin," ujarnya.

Ketua Kompartemen Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Djoti Atmodjo mengakui, masih banyak RS yang belum memiliki akreditasi alias SPM. Berdasarkan data yang dihimpunnya, baru 41 persen dari seluruh RS sebanyak 1.523 yang memiliki akreditasi.

"Jadi masih ada sekitar 59 persen lagi yang belum terakreditasi," kata Djoti.

RS yang belum terakreditasi ini diberikan waktu dua tahun sejak dikeluarkannya UU No. 44 tahun 2009 untuk memenuhi akreditasi. Jika sisa RS yang belum terakreditasi tetap tidak memenuhi akreditasi, kata Djoti, maka akan dikenai beberapa tahapan. Mulai dari teguran, teguran tertulis, denda hingga pencabutan izin operasi RS.

Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mendesakpemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah soal Badan Pengawas Rumah Sakit (PP BPRS) dan mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "PP BPRS ini diharapkan mampu menjadi lembaga kontrol RS melalui mekanisme pengadaan," ujarnya.

Pembahasan RUU BPJS di tingkat legislatif kini mandek lantaran banyaknya perbedaan pendapat antara pemerintah dan anggota parlemen. ICW berharap, pemerintah maupun DPR dapat mengesampingkan kepentingan bisnis dan politik agar RUU tersebut dapat segera disahkan.

"UU ini yang akan menjamin biaya pengobatan seluruh rakyat Indonesia di berbagai RS dan Puskesmas," kata Febri.

PenelitianlCW terhadap RS swasta dan 12 RS pemerintah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mengungkapkan, sebanyak 70,5 persen dari 986 pasien responden mengeluhkan pelayanan RS secara umum. Sebanyak 10,2 persen di antaranya mengaku pernah ditolak di RS.

Seluruh responden yang disurvei ICW merupakan pemegang kartu Jamkesda, Jamkesmas, Gakin (Keluarga Miskin). dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Survei dilakukan selama satu bulan pada-13 Oktober 2010.

 

3.2 Analisis Kasus

Melihat dari kasus di atas yang , dilihat dari :

  1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Indikatornya : Jumlah RS, 1 TT untuk 1500 penduduk Kelas C, jumlah pasien miskin 100% terlayani.

Dari kasus  tersebut jelas menyebutkan bahwa RS di atas tidak memenuhi persyaratan SPM karena Ada pasien yang sudah dalam kondisi sekarat sering dipersulit gara-gara masalah administrasi. Terlebih bagi masyarakat pengguna kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Seharusnya pasien miskin juga mendapatakan pelayanan UGD yang sama, tanpa dipersulit.

 

  1. Manajemen Rumah Sakit ,salah satunya Mutu, yang menyatakan Rumah Sakit harus terakreditasi untuk pelayanan dasar. Dari kasus di atas, pelayanan berdasarkan data yang dihimpunnya, baru 41 persen dari seluruh RS sebanyak 1.523 yang memiliki akreditasi. "Jadi masih ada sekitar 59 persen lagi yang belum terakreditasi.

 



Read More | Respon : 8 komentar

8 Komentar

nellyharyanti

pada : 06 March 2012


"sesuatu infonya tp SPM setiap Jenis Pelayanan, Indikator, dan Standar bs kt lihat dimn mb? trims"


Jakalupa

pada : 16 June 2012


"Referensi tambahan ada Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit"


Jakalupa

pada : 16 June 2012


"Referensi tambahan ada Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit"


Jakalupa

pada : 16 June 2012


"Sebagai referensi tambahan ada Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit"


dr. Iwan Setiawan

pada : 15 March 2013


"Artikel bagus, ada nggak yang tentang Puskesmas dan akreditasi puskesmas ?"


Rigen Adi

pada : 14 November 2013


"sori, ini gak ada daftar pustakanya ? anda ambil source darimana aja"


naizzira

pada : 24 March 2014


"boleh tau bagaimana cara menghitung SPM RSU ga?
boleh minta rumusnya?"


mukhlis fauzi

pada : 16 September 2014


"mbak riana mohon ijin untuk mengutip beberapa tulisan dalam makalahnya untuk tugas. akan saya cantumkan blog mbak riana. thank you"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Kategori

Artikel Terbaru

Artikel Terpopuler

Komentar Terbaru

Arsip

Blogroll

My Motto

    "don't think to be the best, but think to do the best" Ganbatte Kudassaiii Riana... !!

Pengunjung

    131043